Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita didampingi Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi melakukan pertemuan dengan empat pimpinan perusahaan Otomotif Jepang.

Keempat perusahaan itu adalah Mazda Motor Corporation., Honda Motor Co. Ltd., Suzuki Motor Corporation., dan Toyota Motor Corporation.

Kunjungan Menperin juga dimanfaatkan untuk sosialisasi kebijakan penyesuaian tarif pajak sektor otomotif dan tarif pajak kendaraan listrik.

Dalam pertemuan dengan Hiroshi Inoue, yang merupakan Managing Executive Officer Mazda Motor Corporation, Menperin menyampaikan terkait kebijakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Kendaraan Bermotor.

Termasuk di antaranya mengundang Mazda, untuk mendirikan pabrik di Indonesia dengan memanfaatkan berbagai insentif yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

 

Pihak Mazda dalam pertemuan itu menyampaikan ketertarikannya berinvestasi dalam pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) di Indonesia.

Dalam 2-3 tahun ke depan, Mazda berkomitmen membangun industri KBL-BB, dan diharapkan dapat memperoleh pasokan baterai listrik dari Indonesia.

“Pertemuan berjalan dengan baik dan membawa kabar gembira, karena beberapa perusahaan otomotif besar dan petrokimia menyatakan komitmen berinvestasi di Indonesia,” ujar Menperin Agus.

Menperin menuturkan, dari pertemuan dengan prinsipal Honda Motor Company.Ltd, perusahaan tersebut berkomitmen menanamkan investasi sebesar Rp5,2 triliun.

Sementara itu, Suzuki Motor Corporation berencana menginvestasikan Rp1,2 triliun. Toyota Motor Corporation merealisasikan investasi yang sudah ada, yaitu sekitar Rp28 Triliun. Kemudian, Mitsubishi Motors Corporation menyampaikan rencana investasi Rp11,2 triliun.

Selain melakukan pertemuan dengan empat raksasa otomotif Jepang, Menperin juga bertemu dengan Fujimoto Masayoshi, Presiden & CEO Sojitz Corporation yang mengungkapkan ketertarikannya untuk mengembangkan industri Methanol dan Amonia di kawasan Teluk Bintuni Papua Barat.

 

“Proyek Bintuni masuk dalam status Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga akan memperoleh kemudahan serta berbagai insentif Pemerintah," ujar Menperin Agus Gumiwang.

Proyek pertrokimia di Bintuni ini lanjut Agus Gumiwang, akan menjadi proyek pertrokimia terbesar dengan luas 2.600 hektar. Pembicaraan yang lebih teknis terkait proyek Bintuni akan dibahas pada saat kunjungan Menperin berikutnya ke Jepang pada bulan Mei mendatang.

Guna merealisasikan proyek ini, Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan diperlukan dukungan penuh kedua Pemerintah dalam pengembangan industri pertrokimia di Bintuni.

Menperin juga bertemu dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Hiroshi Kajiyama dan Penasihat Khusus Perdana Menteri Jepang Hiroto Izumi.

Sementara itu, di tengah rangkaian kunjungan kerja Menperin Agus Gumiwang di Tokyo, Dubes Heri Akhmadi menyampaikan bahwa kerja sama perdagangan, industri dan investasi dengan Jepang untuk pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan menjadi perhatian khusus di 2021 dan tahun-tahun berikutnya.

"Pandemi Covid19 tidak menyurutkan langkah kami untuk kerja-kerja kongkret demi pemulihan ekonomi nasional," kata Dubes Heri Akhmadi.