Titik penyaluran BBM Satu Harga di timur Indonesia kembali bertambah. PT Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meresmikan 9 titik lembaga penyalur BBM baru.

Peresmian ini dipusatkan di halaman Integrated Terminal Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa (14/12/2021).

Peresmian dihadiri Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Executive GM Regional Papua Maluku Yoyok Wahyu Maniadi, dan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyebutkan, peresmian Program BBM Satu Harga ini sekaligus menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini.

"BBM Satu Harga ini merupakan jawaban dari permasalahan di Maluku," kata Orno.

Kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (Inpres).

Yoyok Wahyu Maniadi, Executive GM Regional Papua Maluku, mengatakan, “Di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat terdapat 18 titik lembaga penyalur yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2021 ini”.

Tiga di antaranya tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).

Secara nasional, Pertamina telah merealisasikan pengoperasian atas lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 321 titik di daerah-daerah terdepan, terluar dan terpencil atau 3T.

Dari total 109 SPBU yang telah beroperasi di Regional Papua-Maluku, 45 di antaranya berada di wilayah Sales Area Retail Maluku sejak 2016.

“Khusus di tahun ini tantangan lebih berbeda dikarenakan adanya kondisi pandemi yang membatasi mobilisasi dan pembangunan SPBU – BBM Satu Harga."

"Dengan adanya SPBU ini, sekarang masyarakat dapat membeli BBM Subsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain seperti di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” ujar Yoyok.

Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penyediaan BBM Nasioanal, Yapit Sapta Putra turut meminta bantuan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini.

Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di Maluku.