Bagi Anda yang memiliki kendaraan namun pajak STNK-nya telah tidak aktif alias mati, maka sebaiknya segera mengurusnya sebelum segalanya menjadi lebih repot lagi.

Pasalnya, Korlantas Polri bakal segera memberlakukan aturan penghapusan data STNK bagi kendaraan yang menunggak pajak selama dua tahun.

Hal tersebut diungkapkan Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi bersama stakeholder terkait yang ingin segera memberlakukan aturan tersebut.

Aturan itu tercantum dalam Pasal 74 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

“Kita ingin secepat-cepatnya ya, karena aturan ini sudah sejak 2009 di undang-undang,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Shantyabudi, dikutip dari Korlantas Polri, (29/7/2022).

Firman menjelaskan, apabila aturan itu mulai diberlakukan, kendaraan yang tidak membayar pajak selama dua tahun akan dianggap bodong.

Aturan ini diberlakukan dengan harapan agar masyarakat lebih peduli dalam membayar pajak kendaraan sekaligus untuk mendata kendaraan yang lebih valid.

“Kita ingin data ini kita pastikan valid karena dengan valid data, pemerintah bisa mengambil kebijakan. Langkah untuk pembangunan masyarakat dengan lebih baik,” ujar Korlantas.

Sebagaimana diketahui, pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Korlantas Polri, Jasa Raharja, dan Kemendagri telah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pada pasal 74 UU no 22 tahun 2009 ayat 2 tercantum ketentuan penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya dua tahun setelah habis masa berlaku STNK Bermotor.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono menilai, pencanangan pemberlakuan aturan itu memiliki tujuan yang baik.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni juga menambahkan, ketaatan pajak dibutuhkan demi pembangunan bangsa. Aturan itu pun diharap dapat meningkatkan ketaatan pajak masyarakat.

“Oleh karena itu kita perlu sinergi bersama-sama dengan seluruh komponen yang ada baik di pusat maupun di daerah untuk memperbaiki pelayanan dan kemudian meningkatkan pendapatan,” ujarnya.

Nah, bagi yang STNK-nya sudah kadaluarsa segera diurus supaya tidak dianggap kendaraan bodong.